Jilbab dan Feminisme

Iwan Nurdaya-Djafar *
http://www.lampungpost.com/

KARYA Qassim Amin (1865-1908) bertajuk Tahrir al-Mar’ah (Pembebasan Kaum Perempuan) merupakan kitab pertama dalam sejarah feminisme Islam yang terbit pada 1899 di Mesir.

Sejatinya, karangan Bapak Feminisme Mesir itu tak bisa dikatakan sebagai temuan baru karena sebelumnya telah didahului Rifaah Rafi at-Tahtawi dan Muhammad Abduh. Yakni, dalam hal memberi kaum perempuan pendidikan di sekolah dasar dan memperbarui hukum tentang poligini dan perceraian.

Berbagai analisis atas perdebatan itu dan atas serangan gencar yang ditimbulkan oleh buku itu menegaskan justru sifat radikal dari pandangan Amin menyangkut kaum perempuan itulah yang melahirkan kegemparan.
Kecaman atas karya ahli hukum berpendidikan Prancis itu baru bisa dipahami ketika orang mempertimbangkan bukan pembaruan substantif bagi kaum perempuan yang dianjurkannya, melainkan karena sejumlah hal. Pertama, pembaruan simbolis—penanggalan hijab (jilbab)—yang dipaksakannya. Kedua, pembaruan, sesungguhnya perubahan fundamental dalam kebudayaan dan masyarakat itulah yang dipaksakannya atas masyarakat.

Kebutuhan akan transformasi sosial dan kultural umum menjadi tesis utama buku itu. Dan dalam tesis inilah argumen mengenai kaum perempuan ditanamkan: mengubah adat-istiadat berkenaan dengan kaum perempuan dan mengganti busana mereka. Khususnya dengan menghapus hijab mereka merupakan kunci untuk melahirkan transformasi sosial.

Bak bola salju, anjuran penanggalan jilbab itu bergaung di Mesir. Pada sekitar 1910, penanggalan hijab meningkat demikian tajam di Mesir, sehingga para pengunjung dari negara Arab lain tersentak. Kaum perempuan dalam keluarga Koptik Musa menanggalkan jilbab sekitar 1907. Sebagian sumber lainnya menegaskan perempuan muslim mulai menanggalkannya saat itu. Puncaknya ketika Huda Sya’rawi, pemimpin feminis terkemuka pada 1920-an dan 1930-an dan anak didiknya, Saiza Nabarawi, sekembalinya dari pertemuan Aliansi Wanita Internasional di Roma pada Mei 1923 menanggalkan hijab mereka ketika mereka turun dari kereta api di Kairo.

Pemahaman Agama

Gema anjuran Amin itu bahkan memanjang ke luar Mesir, yakni ke Maroko, manakala ibunda dari feminis Fatima Mernissi yang buta huruf namun ngotot minta dibelikan buku termasyhur itu oleh suaminya sekaligus meminta untuk membacakannya. Tetapi, rupanya gema anjuran Amin itu nyaris tak terdengar sampai ke Lampung Barat setelah 113 tahun kemudian. Pasalnya, Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri berencana mengeluarkan peraturan bupati tentang pemakaian jilbab bagi siswi SMP/sederajat yang beragama Islam.

Hemat saya, jilbab bukanlah urusan yang berdampak akuntabilitas publik seperti halnya zakat atau perbankan syariah. Dan karenanya tak perlu diatur secara publik entah dalam wujud peraturan daerah atau peraturan bupati syariah. Jilbab adalah urusan pribadi. Ratusan perda syariah yang diproduksi pascaotonomi daerah sepanjang tidak berdampak pada akuntabilitas publik sejatinya bertentangan dengan asas konstitusionalisme yang dianut UUD 1945.

Sebagai isu agama pun jilbab adalah sesuatu yang dapat diperdebatkan. Di samping pendapat yang mewajibkannya, tentu ada juga pendapat yang menolaknya. Jamal al-Banna menuturkan ada yang beranggapan kerudung merupakan sebuah kewajiban bagi perempuan bila tidak menggunakan dianggap sebagai penyimpangan dari agama. Nah, fikih seperti ini harus ditinjau ulang, karena kalau kita teliti secara cermat, kewajiban berjilbab berasal dari satu sumber, yaitu hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas.

Pertanyaannya, apakah kita percaya membuta kepada hadis Ibnu Abbas atau justru mencoba memahami kandungan ayat dalam Alquran? Hemat saya, sesuai dengan paradigma fikih baru di atas, Alquran harus dijadikan landasan, bukan hadis yang dimungkinkan riwayat palsu. (2006: xi). Dalam bukunya yang lain, Hijab, dia tidak mewajibkan hijab bagi perempuan. Baginya, jilbab adalah pakaian adat dan rambut perempuan bukan aurat.

Tahar Hadad, reformis asal Tunisia, juga menandaskan perempuan tak perlu berjilbab karena menurutnya jilbab adalah satu bentuk alienasi perempuan. Harun Nasution termasuk tokoh yang menentang kemapanan bahwa memakai jilbab itu wajib bagi perempuan muslim. Baginya, persoalan jilbab merupakan masalah pemahaman agama. Tiap orang bebas dalam melakukan pemahaman agama pada dirinya.

Menurut Ziauddin Sardar, bagi kelompok-kelompok muslim tertentu, khususnya kaum tradisionalis dan kaum puritan, jilbab adalah keyakinan yang pokok. Tetapi, jilbab, seperti para sarjana perempuan Muslim moderat telah memperlihatkan, adalah sesuatu yang pra-Islam, kebiasaan kelas atas yang kemudian dipungut dalam masyarakat muslim. Waktu ada debat soal jilbab di Prancis tahun 1989, Maxime Rodinson mengingatkan di Assyria, 2.000 tahun sebelum Masehi, ada larangan untuk berjilbab bagi pelacur. Dan dua abad setelah Masehi, Tertullien, seorang penulis Kristen yang apologetik, menyerukan agar semua perempuan berjilbab atas nama kebenaran.

Indonesia

Dr. Andree Feillard menuturkan banyak perempuan Indonesia bingung mengenai jilbabisasi ini. “Saya ingat satu kalimat yang muncul pada waktu saya membuat penelitian pada 1991. Ada seorang perempuan yang lagi beragumentasi dengan seorang yang berjilbab. Lantas, bagaimana dengan nenek moyang kita, apakah mereka tidak saleh karena mereka tidak berjilbab? Teman yang berjilbab waktu itu tak bisa menjawab. Feillard juga menyimpulkan bahwa jilbab di Indonesia tidak mempunyai fungsi perlindungan dari kaum laki-laki, memang lebih sopan daripada di banyak negara lain. Guru besar UIN Jakarta Siti Musdah Mulia menandaskan jilbab bukanlah simbol apa-apa, bukan simbol kesalehan.

Jalan tengahnya, mengenakan jilbab dipersilakan saja sepanjang itu menjadi pilihan pribadi, tetapi mengharuskannya secara publik melalui perda atau perbup syariah adalah pemaksaan kehendak. Apalagi, jika sampai menembak mati perempuan yang tak mengenakannya seperti pengalaman di Sudan dan Iran. Serta, terhadap Zilla Huma Usman, aktivis sosial yang menjabat menteri sosial Pakistan semasa Zia ul-Haq melaksanakan program reislamisasi, yang ditembak mati pada Februari 2007.

*) Iwan Nurdaya-Djafar, Budayawan /13 April 2012