SASTRA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MULTIKULTURALISME*

Maman S. Mahayana
http://mahayana-mahadewa.com/

Multikulturalisme adalah sebuah filosofi liberal dari pluralisme budaya demo-kratis. Multikulturalisme didasarkan pada keyakinan bahwa semua kelompok budaya secara sosial dapat diwujudkan, direpresentasikan, dan dapat hidup berdampingan. Selain itu, diyakini pula bahwa rasisme dapat direduksi oleh penetapan citra positif keanekaragaman etnik dan melalui pengetahuan kebudayaan-kebudayaan lain.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pengetahuan kebudayaan-kebudayaan lain itu, tentu saja penting artinya dalam rangka pembukaan ruang interaksi antaretnis, antarsuku bangsa dan antarbudaya. Dari sanalah pemahaman adanya perbedaan budaya dapat ditempatkan dalam posisi yang setara, sehingga ia dapat diapresiasi masing-masing etnis dan suku bangsa dengan keanekaragamannya. Secara ideologis, multikulturalisme sangat mengagungkan adanya perbedaan budaya yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai sebuah corak kehidupan kemasyarakatan.

Pusat perhatian dan titik tekan multikulturalisme adalah pada pemahaman dan kesadaran bahwa individu dan kelompok sosial sejatinya hidup dalam berbagai perbedaan, baik perbedaan ideologi, agama, suku bangsa, maupun budaya. Melalui pemahaman dan kesadaran itu, setiap individu sebagai bagian dari kelompok sosial dan warga suku bangsa akan dapat menempatkan perbedaan budaya dalam kerangka kesetaraan derajat, dan bukan dalam kategori kelompok mayoritas yang mendominasi kelompok minoritas.

Kesusastraan sebagai bagian dari kebudayaan, dan secara spesifik sebagai karya yang dihasilkan melalui proses panjang kegelisahan dan pemikiran sastrawannya, tentu saja tidak terlepas dari berbagai persoalan yang dalam konteks multikultural, justru dapat dianggap sebagai representasi salah satu corak kebudayaan. Jadi, ia tidak hanya dapat diperlakukan sebagai dokumen sosial yang menggambarkan corak individu di dalam interaksinya dengan sebuah kelompok masyarakat atau suku bangsa, tetapi juga dapat dimaknai sebagai representasi budaya yang melahirkan, membesarkan, dan melingkarinya. Dengan demikian, karya sastra dapat pula persoalannya ditarik dalam lingkaran cultural studies atau multikulturalisme. Yang kemudian disoroti bukanlah teks, melainkan konteks budayanya yang mengagungkan perbedaan-perbedaan dan pluralisme kultural.
***

Masalah multikulturalisme dalam sastra Indonesia, boleh dikatakan secara praksis muncul bersamaan dengan lahirnya sastra Indonesia modern. Ada beberapa alasan yang melatari pemikiran itu. Pertama, sastra Indonesia modern lahir sebagai hasil pertemuan dengan kebudayaan Barat yang lalu wujud dalam bentuk sastra tulis. Dengan begitu, tradisi lisan (oral tradition), tersisih oleh berbagai ragam sastra tulis. Kedua, sastra Indonesia dilahirkan dari rahim sastrawan yang tidak dapat melepaskan dirinya dari kultur etnik yang membesarkan dan membentuknya. Mengingat sastrawan Indonesia berasal dari pluralitas dan keanekaragaman etnik, maka niscaya khazanah sastra Indonesia mencerminkan juga kenekaragaman itu. Ketiga, sastra Indonesia ditulis dalam bahasa Indonesia, sebuah bahasa yang diangkat dari bahasa etnis Melayu yang penyebarannya di wilayah Nusantara telah punya sejarah yang panjang. Ia juga sudah sejak lama menjadi lingua franca; bahasa perhubungan antarsuku-suku bangsa yang berbeda dan antara pribumi dan orang asing, baik dalam hubungan pemerintahan, maupun perdagangan.

Demikian, kesusastraan Indonesia sejak awal kelahirannya sudah memperlihatkan dirinya sendiri yang multikultural. Ada pluralitas yang mendiami ruh sastra Indonesia, dan dengan demikian ada keanekaragaman, baik yang menyangkut tema yang diangkat, maupun gaya pengucapan yang disampaikannya. Dalam konteks yang lebih luas, sastra Indonesia merupakan representasi pluralisme budaya yang melatarbelakangi, melingkari, dan yang melekat dalam diri pengarangnya.

Di dalam perkembangannya kemudian, representasi pluralitas budaya tadi sering dilupakan atau sengaja dilalaikan. Akibatnya, sastra Indonesia seolah-olah lahir begitu saja, tanpa proses kultural. Ia seperti tak punya kaitan dengan problem yang berada di belakangnya. Ia juga seperti tak berhubungan dengan kegelisahan dan pergolakan kultural yang berkecamuk dalam diri pengarang, baik sebagai individu, maupun sebagai anggota masyarakat yang berkebudayaan. Dengan begitu, secara tersirat kesadaran mengenai identitas kesusastraan Indonesia, sepertinya ditiadakan dan yang muncul ke permukaan adalah wadah persamaan dan kesatuan keindonesiaan yang seolah-olah homogen. Sastra Indonesia jadinya tercerabut dari akar pluralitas kulturalnya.
***

Problem dasar sastra Indonesia dalam kaitannya dengan multikulturalisme adalah kenyataan bahwa lewat wadah bahasa Indonesia, berbagai perbedaan etnis dan budaya, dianggap telah selesai. Padahal, bahasa Indonesia sekadar sarana; hanya alat bagi sastrawan kita untuk mengejawantahkan kegelisahan kulturalnya. Di dalam masyarakat-bangsa yang majemuk, pluralitas etnik adalah kenyataan. Dan kenyataan itu tidak serta-merta lebur dan menjelma dalam keseragamanan, hanya lantaran ia menggunakan bahasa yang sama.

Dalam kaitan itulah, para pendiri bangsa ini merumuskan butiran Sumpah Pemuda dengan kesadaran untuk tidak meninggalkan dan menanggalkan pluralitas etnik. Butiran kedua Sumpah Pemuda: “Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia” tidaklah berhenti hanya sampai di sana, karena ada butiran ketiga yang mengikuti sekaligus yang melengkapinya. Cermati rumusan butir ketiga Sumpah Pemuda: “Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.”

Demikian, secara politis-ideologis, berbagai perbedaan etnik dapat dipersatukan melalui kesadaran menjunjung bahasa persatuan dan tidak mengaku sebagai bahasa yang satu. Ini berarti ada pengakuan mengenai keberadaan bahasa yang lain. Secara kultural, masing-masing etnis tetap hidup dengan keanekaragaman perbedaan bahasanya. Tersirat, ada pengakuan kesetaraan terhadap perbedaan-perbedaan budaya yang melekat pada keanekaragaman pluralitas etnik.

Bagian itulah yang mestinya dikembangkan sebagai bentuk pengakuan dan sekaligus apresiasi terhadap perbedaan yang memang sejatinya telah ada sebagai kenyataan. Jadi, pemaknaan terhadap butir kedua dan ketiga Sumpah Pemuda itu bukanlah dalam kerangka monokulturalisme yang menekankan penyatuan budaya-budaya sebagai sebuah kesatuan yang seragam, melainkan dalam kerangka multikulturalisme yang mengagungkan dan sekaligus mengakomodasi perbedaan-perbedaan kesukubangsaan .
***

Sejak awal kelahiran dan pertumbuhan sastra Indonesia, politik kolonial Belanda memperlihatkan cengkeraman hegemoninya. Balai Pustaka sebagai lembaga kolonial, secara efektif memperalat sastra Indonesia untuk kepentingan membangun citra positif bangsa Belanda. Langkah-langkah politis melalui kebijaksanaan pendidikan pun lalu dijalankan. Muncullah kemudian sastra Indonesia yang elitis, yang tidak menyinggung perbedaan etnis, yang dilarang mengangkat persoalan agama, dan yang tidak boleh membicarakan semangat kebangsaan.

Hegemoni politik kolonial pun diperluas dengan usahanya membendung pengaruh bacaan-bacaan yang diterbitkan pihak swasta. Dikatakannya, bacaan-bacaan itu sebagai produk agitator dari “Saudagar kitab yang tidak suci hatinya.” Bacaan-bacaan itu berbahaya karena dapat menghasut dan menyesatkan. Dengan menggunakan cap sebagai “Bacaan liar,” karya-karya sastra yang diterbitkan pihak swasta, selalu terhadang memasuki wilayah dunia pendidikan. Jadilah, karya-karya sastra yang terbit di luar Balai Pustaka bergulir dengan konotasi yang buruk sebagai bacaan yang menyesatkan.

Sekadar menyinggung beberapa karya, sebutlah buah tangan para pengarang peranakan Tionghoa, seperti Oey Se (1903) karya Thio Tjien Boen, Lo Fen Koei (1903) karya Gouw Peng Liang, Tjerita si Riboet (1917) karya Tan Boen Kim, Nyai Marsina (1923) karya Numa, Boenga Roos dari Tjikembang (1927) dan Drama dari Krakatau (1929) karya Kwee Tek Hoaij, Itu Bidadari dari Rawa Pening (1929) karya Madame d’Eden Lovely, dan Njai Isah (1931) karya Sie Liplap. Selain itu, karya-karya bangsa pribumi macam Mas Marco Kartodikromo, Studen Hidjo (1919) dan Rasa Medika (Hikajat Soedjanmo) (1924), Semaun, Hikajat Kadiroen (1924), Hamka, Didjempoet Mamaknja (1930), Soeman Hs, Pertjobaan Setia (1931), A. Hasjmy, Melaloei Djalan Raja Doenia (1938), A. Damhoeri, Depok Anak Pagai (1938), dan Merayu Soekma, Menanti Kekasih dari Mekah (1938) termasuk karya yang diterbitkan pihak swasta.

Lalu apa maknanya karya-karya itu dalam konteks pembicaraan multikulturalis-me? Sebagai akibat dijalankannya politik kolonial yang kemudian mengalir terus dalam dunia pendidikan kita selama ini, karya-karya itu secara apriori dimasukkan ke dalam kotak roman picisan --menurut Roolvink-- dan bacaan liar menurut versi kebijaksanaan Balai Pustaka pada masa awal berdirinya lembaga itu. Buku-buku sejarah sastra Indonesia juga tidak memasukkan karya-karya itu dalam kanon resmi perjalanan sastra Indonesia. Akibatnya, banyak nama dengan sejumlah karyanya, masih tetap tercecer, termarjinalisasi, dan tenggelam oleh kanon sastra yang resmi.

Lebih jauh lagi, persoalannya tidak hanya sampai di sana. Karya-karya yang ditulis oleh para pengarang peranakan Tionghoa, banyak yang mengangkat wacana asimilasi sebagai sebuah proses pembauran etnik minoritas ke dalam masyarakat mayoritas. Dalam novel Lo Fen Koei (1903) karya Gouw Peng Liang, misalnya, proses itu tampak masih terbatas pada usaha menampilkan kultur masyarakat Tionghoa, pribumi, dan Belanda.

Hasrat mengangkat wacana pembauran itu lebih jelas lagi tampak dalam Boenga Roos dari Tjikembang (1927) karya Kwee Tek Hoaij. Percintaan antaretnis (Tionghoa dan pribumi) dibumbui pula gambaran budaya Cina dan Sunda. Di dalamnya termasuk juga persoalan kepercayaan (Konghucu dan Islam). Wacana yang juga dimunculkan Madame d’Eden Lovely dalam Itu Bidadari dari Rawa Pening (1929). Dalam karya Mas Marco Martodikromo dan Semaun, konflik budaya feodal dan egaliterian dihadapkan pada persoalan sukubangsa dan kebangsaan.

Masalah kultur etnik dan kritik tajam terhadap feodalisme dan tradisi, memang paling mudah dicari dalam novel-novel terbitan swasta dibandingkan dalam novel-novel terbitan Balai Pustaka. Kecuali novel Salah Asuhan (1928) karya Abdul Muis yang menampilkan hubungan dua budaya melalui Corrie (Indo-Perancis, Barat) dan Hanafi (Minangkabau, pribumi) dan Asmara Jaya (1928) karya Adinegoro yang juga menampilkan dua budaya melalui Rustam (Minangkabau) dan Dirsina (Sunda), sebagian besar novel Balai Pustaka sebelum merdeka, tidak menjadikan kultur etnik dan pertemuan antarbudaya etnik sebagai persoalan atau tema penting. Oleh karena itu, dalam novel-novel Balai Pustaka, kita akan sulit menjumpai tema yang mengangkat konflik antarbudaya atau persoalan yang ditimbulkan lantaran perbedaan-perbedaan budaya, agama, kepercayaan, sukubangsa atau ideologi.

Persoalan itu tentu saja ada kaitannya dengan politik kolonial Belanda. Nota Rinkes (1910) secara eksplisit menyebutkan tiga syarat penting yang digunakan Balai Pustaka dalam menyeleksi naskah-naskah yang akan diterbitkan. Ketiga syarat itu adalah (1) tidak mengandung unsur antipemerintah kolonial, (2) tidak menyinggung perasaan dan etika golongan masyarakat tertentu,dan (3) tidak menyinggung perasaan suatu agama tertentu. Dengan adanya ketentuan Nota Rinkes itu, maka wajarlah jika novel-novel Balai Pustaka cenderung memperlihatkan tokoh-tokoh yang karikaturis dan hitam-putih dengan persoalan seputar perkawinan dan kehidupan rumah tangga.

Persyaratan model Nota Rinkes itu tentu saja tidak berlaku bagi penerbit swasta.
Dengan demikian, penerbit swasta lebih leluasa menerbitkan buku-bukunya tanpa harus mempertimbangkan masalah etnik, agama, kepercayaan, dan golongan. Bahkan, dalam beberapa novel, pengarangnya tampaknya justru sengaja mengeksploitasi konflik-konflik yang ditimbulkan oleh perbedaan sukubangsa, agama, kepercayaan, etnik, dan golongan sebagai bentuk promosi, baik untuk bukunya itu sendiri, maupun untuk majalah tempat cerita itu dimuat secara bersambung. Peristiwa-peristiwa percintaan, kehidupan rumah tangga atau peristiwa apa saja yang menjadi berita, sering kali kemudian diangkat sebagai novel dengan menyebutkan bahwa cerita novel itu berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Novel Lo Fen Koei, misalnya, di halaman depannya ada keterangan sebagai berikut: “Tjerita jang betoel soeda kedjadian di pulo Djawa dari halnja satoe toean tana dan pachter opioem di Res. Benawan ...”

Dengan memperhatikan tema-tema yang begitu beragam dari khazanah karya sastra terbitan di luar Balai Pustaka itu, maka di satu pihak, terbuka penelitian yang luas bagi cultural studies dan lebih khusus lagi melalui pendekatan multikulturalisme untuk mencari bentuk multikulturalisme yang pas bagi kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk dan pluralis. Di samping itu, sudah saatnya bagi kita membuka lebar-lebar kesadaran tentang berbagai perbedaan dan interaksi kultural untuk menempatkan multikulturalisme sebagai sebuah wadah yang dinamis, ruh yang demokratis.

Meskipun demikian, tentu saja tidak semua khazanah karya yang diterbitkan di luar Balai Pustaka dapat digunakan sebagai bahan kajian. Karya-karya yang cuma sekadar mengeksploitasi konflik-konflik etnis tanpa dibarengi oleh eksplorasi literer-estetik, tentu saja tidak perlu dipertimbangkan. Nilai estetik dan literer, bagaimanapun tetap menjadi bahan pertimbangan, di samping sebagai salah satu usaha menghindar dari kepentingan ideologis tertentu.
***

Khazanah sastra Indonesia selepas merdeka, terutama di awal tahun 1950-an, sebenarnya lebih kuat mencerminkan semangat etnik kedaerahan. Dengan begitu, memperlihatkan juga semangat mengangkat kultur etnik. Hal tersebut dimungkinkan oleh beberapa faktor berikut.

Pertama, pengaruh Balai Pustaka selepas merdeka tidaklah sekencang dan sekuat sebelumnya. Nota Rinkes dan persyaratan penggunaan bahasa Indonesia yang bersih dari unsur etnik, tidak lagi berlaku. Dengan demikian, sastrawan Indonesia selepas merdeka jauh lebih leluasa mengungkapkan kegelisahan kulturalnya.

Kedua, bersamaan dengan pudarnya pengaruh Balai Pustaka, muncul pula penerbit-penerbit lain yang juga cukup luas pengaruhnya.

Ketiga, pudarnya pengaruh sastrawan asal Sumatra dan munculnya sastrawan-sastrawan dari berbagai daerah, terutama Jawa dan Sunda, makin memperkaya style, gaya pengucapan, serta tema-tema yang dikedepankan.

Keempat, masuknya pengaruh asing secara lebih leluasa, membuka ruang yang lebih lebar bagi pemerkayaan tema, gaya atau apapun yang berkaitan dengan usaha sastrawannya meningkatkan kualitas kesastrawanannya.

Keempat faktor itu terjadi pada dasawarsa tahun 1950-an ketika pemerintah Indonesia tidak lagi diganggu oleh militer Belanda. Kini, terjadinya gerakan Reformasi yang melengserkan rezim Soeharto, telah membawa ke dalam situasi yang dalam kesusastraan Indonesia kondisinya hampir sama dengan kondisi awal tahun 1950-an itu. Bahkan kini, arus deras globalisasi dan hilangnya sekat-sekat geografis dalam dunia telekomunikasi, makin meramaikan keberagaman dan kesemarakan budaya. Oleh karena itu, saatnya kini sastrawan kita mengeksploitasi keberagaman dan berbagai perbedaan budaya sebagai lahan garapannya. Ini tentu saja penting tidak hanya untuk menghindari terjadinya konflik etnik, tetapi juga menarik persoalannya dalam kerangka integrasi dan kebangsaan. Dalam konteks itulah, multikulturalisme dapat memainkan peranannya.
***

Kondisi saat ini sesungguhnya membuka kemungkinan yang sangat besar bagi laju perkembangan sastra Indonesia di kancah sastra dunia. Ada sejumlah faktor pendukung yang niscaya membawa kesusastraan Indonesia dengan mudah memasuki wilayah sastra dunia dan memperoleh pengakuan internasional. Beberapa faktor pendukung itu dapatlah disebutkan di sini sebagai berikut:

Pertama, pluralitas kultural yang dimiliki suku-suku bangsa di wilayah Nusantara ini merupakan lahan yang tak bakal habis digali dan dimanfaatkan bagi pemerkayaan khazanah sastra Indonesia. Periksa saja karya-karya yang dihasilkan sastrawan kita yang mengalami kegelisahan kultural atas budaya etniknya sendiri. Dari kultur Minangkabau, misalnya, kita dapat menyebutkan nama-nama Darman Munir lewat novelnya, Bako (1983) dan Dendang (1990), Wisran Hadi, Orang-Orang Blanti (2000), dan Gus tf Sakai, Tambo: Sebuah Pertemuan (Grasindo, 2000). Dari kultur Jawa, dapat disebutkan di antaranya, karya Arswendo Atmowiloto, Canting (1986), Ahmad Tohari, Ronggeng Dukuh Paruk (1982), Umar Kayam, Para Priyayi (1992), Kuntowijoyo, Pasar (1994), dan Danarto, Asmaraloka (1999) dan antologi cerpennya, Setangkai Melati di Sayap Jibril (2001). Dari kultur Melayu dapat disebutkan karya Ediruslan Pe Amanriza, Dikalahkan Sang Sapurba (2000), Taufik Ikram Jamil, Hempasan Gelombang (1999) dan Gelombang Sunyi (2001). Dari kultur Madura dapat kita cermati dari sejumlah antologi puisi D. Zawawi Imron dan dari kultur Dayak, pilihan jatuh pada novel Upacara (1978) karya Korrie Layun Rampan.

Tentu saja masih banyak nama dan karya lain yang tidak disebutkan di atas yang memperlihatkan kuatnya kegelisahan kultural yang dihadapi pengarangnya. Niscaya pula karya-karya mereka juga sangat pantas menjadi bahan kajian kita.

Kedua, hadirnya begitu banyak penerbit di luar Jakarta, seperti Riau, Padang, Yogyakarta, Surabaya, Magelang, Bandung, Lampung, telah memungkinkan munculnya kesemarakan bagi khazanah kesusastraan Indonesia. Dalam hal ini, karya-karya yang diterbitkan penerbit dari berbagai kota itu memperlihatkan kuatnya kultur etnik.

Ketiga, munculnya sastrawan-sastrawan wanita dengan latar belakang budaya yang berbeda, ikut pula meramaikan peta kesusastraan Indonesia. Yang menarik dari karya-karya mereka adalah beragamnya bentuk representasi yang jika dilihat dari perspektif multikultural, justru memperlihatkan pengagungan pada keanekaragaman dan pluralitas. Periksa misalnya dua novel Ayu Utami, Saman (1998) dan Larung (2001), Dewi Lestari, Supernova (2001), antologi cerpen Dorothea Rosa Herliany, Perempuan yang Menunggu (2000) dan antologi puisinya, Kill the Radio (2001), Helvy Tiana Rosa, Manusia-Manusia Langit (2000) dan Nyanian Perjalanan (2000), Fira Basuki, Jendela-Jendela (2001), Abidah el-Khalieqy, Perempuan Berkalung Sorban (2001) dan antologi cerpen Menari di atas Gunting (2001), antologi cerpen Ratna Indraswari, Namanya, Massa (2001), dan dua novel Oka Rusmini, Tarian Bumi (2000) dan Sagra (2001).

Keempat, diberlakukannya otonomi daerah makin melebarkan peluang bagi sastrawan daerah untuk melakukan eksplorasi kekayaan budaya suku bangsanya sendiri. Dengan demikian, bakal meramaikan konstelasi kesusastraan Indonesia melalui eksplorasi dan penggalian berbagai budaya etnik. Pada gilirannya, kondisi ini makin mempertegas adanya keanekaragaman budaya dan pluralitas yang melekat dalam diri sastrawan kita.
***

Menempatkan kesusastraan Indonesia dalam perspektif multikulturalisme pada akhirnya menggulirkan pertanyaan mendasar: peranan apa yang hendak dimainkan sastra Indonesia di dalam kerangka multikulturalisme?

Melihat kenyataan pahit bahwa di berbagai daerah terjadi konflik etnis dan agama serta munculnya benih-benih disintegrasi, sangat boleh jadi pemicunya lantaran hilangnya toleransi dan pemahaman budaya etnik yang lain. Dalam konteks itulah, sastra Indonesia yang merupakan salah satu bentuk representasi kultural sastrawannya, dapat menjadi alat yang efektif untuk saling mempelajari kebudayaan-kebudayaan lain. Jadi, melalui karya-karya sastra sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bangsa ini dapat memulai program pendidikan kebudayaan suku-suku bangsa lain yang tersebar di Nusantara ini. Bersamaan dengan itu, boleh pula dicobakan pendidikan multikultural yang bahan-bahannya, di antaranya, juga karya-karya sastra tadi. Persoalannya tinggal, bagaimana pendidikan kebudayaan-kebudayaan lain lewat karya-karya sastra itu disusun dan disiapkan guna menemukan format yang paling ideal. Barangkali, gagasan ini bolehlah dicobakan!

(Maman S. Mahayana, Pensyarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok, 16424)