KEMISKINAN DAN GURITA ROKOK

S Jai
http://ahmad-sujai.blogspot.com/

Jawa Timur sebagai penerima terbesar Dana Bagi Hasil (DBH) cukai hasil tembakau, mungkin bukan rahasia. Tapi Jawa Timur juga gudang angka kemiskinan mungkin banyak yang tidak percaya. Bagi pembaca awam dua-duanya bisa dipertukarkan, atau diputarbalikkan. Antara yang bukan rahasia dan yang tidak percaya. Itu sekadar gambaran saja.

TAHUN ini, sesuai penyampaian Menteri Keuangan, Jawa Timur memperoleh Dana Bagi Hasil (Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau) sebesar Rp 135,849 miliar dari seluruh dana Rp 200 miliar teruntuk lima daerah di negeri ini. Sebagaimana dipersyaratkan UU No 39 tahun 2007 pasal 66A (1) bahwa bagian hasil cukai dan hasil tembakau untuk ongkos lima jenis kegiatan: peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri rokok, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberangusan cukai palsu.

Besarannya, 30 persen diberikan kepada pemerintah provinsi, 40 persen kepada daerah penghasil, dan sisanya 30 persen dibagikan kepada seluruh kabupaten atau kota (pasal 66A 4) yang ada di Jawa Timur yang tentu saja bukan daerah penghasil. Tentu saja angka itu di luar dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang tiap tahun diterima daerah juga terlepas dari upeti cukai daerah-daerah yang angkanya mencapai Rp 43,8 triliun pada tahun 2007.

Tapi benarkah, angka-angka itu kemudian terlepas dari masalah-masalah kesehatan dan kemiskinan? Kita bisa menguraikan dengan logika yang sederhana dan dengan sedikit data. Saat ini, orang miskin boleh berbangga karena ternyata penyumbang cukai rokok terbesar adalah mereka yang disebut Rumah Tangga Miskin (RTM) mencapai 73,8 persen. Dapat diartikan sebagian besar rumah tangga miskin mengalokasikan penghasilannya untuk membeli rokok.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2003-2005 menyebutkan, bahwa konsumsi rumah tangga miskin untuk tembakau di baris kedua (12,43 persen), setelah konsumsi padi-padian (19,30 persen). RTM lebih senang membelanjakan penghasilannya untuk membeli rokok daripada untuk membeli daging atau susu. Di beberapa keluarga yang anaknya mengalami gisi buruk, sebagian besar orangtuanya adalah perokok.

Menurut survei Indonesia Forum on Parlianmentarians for Population and Development (IFPPD), dari 19 juta keluarga miskin di Indonesia 12 juta ayah dari keluarga miskin ini adalah perokok. Jika sehari rata-rata 10 batang rokok dihisap maka mereka telah membelanjakan Rp 23 triliun pertahunnya untuk rokok.

Seharusnya, orang miskin tak selamanya berbangga melihat kenyataan seperti ini. Orang miskin memasok uang ke negara tapi justru makin membuatnya miskin karena tak bisa menutup alias tak sebanding biaya kesehatan yang ditanggung warga dan pemerintah.

Bukan Orang Miskin
Pemerintah daerah seyogyanya segera bersiap diri merespons upaya pusat. Dari keterangan Ketua Pansus RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Harry Azhar Aziz, memungkinkan kelak dipetakan kembali gurita rokok sejak dari konsumen, pengecer, pabrik dan pemerintah sebagai penerima cukai.

Bila mulus, RUU PDRD yang kini digodok dana prosentase 2 persen DBH bisa mencapai 25 persen dari nominal total cukai yang dihasilkan daerah. Suatu hal yang bukan mustahil terjadi dalam waktu dekat. Terang saja, ini angin segar bagi pengaturan dan pembatasan rokok, meski langsung terkait cukai. Poin pentingnya, tak lain salah satunya karena rendahnya cukai rokok.

Memang sudah seharusnya, sebagai salah satu konsumen dan produsen rokok terbesar di dunia, pengaturan terhadap penjualan rokok di negeri ini diperketat. Perlindungan terhadap perokok pasif dan mereka yang berpotensi merokok seharusnya menjadi perhatian yang lebih serius dari pemerintah, sekalipun nyata-nyata hingga saat ini Indonesia satu-satunya negara di Asia Pasifik yang belum meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FTCT).

Tampaknya, pemerintah sangat sadar bakal menuai habis-habisan konsekuensi dari “hukum internasional” rokok--terkait industri rokok, cukai rokok, pembatasan iklan, promosi, sponsor rokok, distribusi ilegal dansebagainya. Hampir pasti, pemerintah setidaknya terlihat menebar ketidakpesonaannya karena tidak mampu melakukan itu semua. Apalagi, mumpung masih banyak yang sudi, bersedia sadar maupun tidak untuk dikorbankan yaitu orang miskin dan perokok.

Boleh jadi kini yang muncul adalah jalan tengah, kompromi dan tetek mbengek usaha ketimbang tidak sama sekali. Salah satunya RUU PDRD. Ada dua opsi yang dilempar Ketua Pansus RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Harry Azhar Aziz, pertama daerah diberi kewenangan menaikkan 25 persen cukai rokok atau yang kedua, mendongkrak pajak melalui kenaikan harga di tingkat pengecer, pedagang, toko atau supermarket dengan prosentase yang sama.

Harus diakui, rendahnya cukai rokok di Indonesia dan ditunjang murahnya biaya produksi menyebabkan harga rokok yang sangat murah. Ketika harga rokok bisa terjangkau oleh semua kalangan termasuk yang paling miskinpun, maka jumlah perokok akan sangat besar begitu pula jumlah penderita penyakit yang disebabkan oleh rokok.

*) Penulis adalah pengarang, anggota tim advokasi pada Center for Religious and Community Studies (CRCS) Surabaya